lenteranusantara.co.id, Ambon – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan media massa merupakan mitra strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam menyampaikan informasi publik, mengawal pembangunan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Wattimena saat memaparkan materi dalam Konferensi Wilayah III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku yang berlangsung di Zest Hotel Ambon, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, kemitraan antara pemerintah dan media perlu terus diperkuat, termasuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kerja sama publikasi, kata dia, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat.
“Percuma Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajaran bekerja keras, tetapi publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan. Karena itu, penting bagi kita untuk bekerja bersama dengan media agar berbagai program dan hasil pembangunan dapat diketahui masyarakat,” ujarnya.
Wattimena menjelaskan, peran media tidak sebatas menyampaikan program pemerintah. Media juga menjadi saluran aspirasi masyarakat, sarana edukasi publik, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, ia menegaskan bahwa kemitraan publikasi antara pemerintah dan media tidak boleh mengurangi independensi pers maupun membatasi kebebasan media dalam menyampaikan kritik.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Kalau ada yang tidak benar, tugas media untuk mengkritisi dan tugas pemerintah untuk mengklarifikasi serta melakukan perbaikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan kecepatan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, respons yang tepat diperlukan untuk mencegah penyebaran disinformasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Untuk itu, Wattimena meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Ambon agar lebih terbuka dan responsif dalam memberikan informasi kepada insan pers.
Ia berharap hubungan antara pemerintah dan media dapat terus dibangun secara profesional, transparan, dan saling menghormati, dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers, keberimbangan pemberitaan, serta hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.
“Kalau ada yang tidak benar, silakan dikritisi. Pemerintah harus memberikan klarifikasi. Kita memiliki tugas dan fungsi berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (LN-04)
