lenteranusantara.co.id, Ambon – Pemenuhan hak penyandang disabilitas kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Ambon. Sebanyak 14 warga Kota Ambon mengikuti pengukuran kaki palsu melalui program bantuan Kementerian Sosial RI, yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan kemandirian penerima manfaat.
Namun, di balik pelaksanaan pengukuran tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan bantuan benar-benar terealisasi, sesuai kebutuhan fisik penerima, dan dapat digunakan secara aman dalam aktivitas sehari-hari.
Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menyampaikan hal itu saat menghadiri kegiatan pengukuran kaki palsu pada Jumat (23/10/2026). Program tersebut dilaksanakan melalui Kementerian Sosial RI lewat Sentra Wahana Bahagia Ternate, dengan dukungan Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon.
Menurut Ely, bantuan kaki palsu bukan sekadar penyediaan alat bantu fisik, tetapi juga bagian dari upaya membuka akses yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
“Atas nama Pemerintah Kota Ambon, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Wahana Bahagia Ternate, dengan dukungan Dinas Sosial Provinsi Maluku, atas perhatian dalam membantu memenuhi kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas,” ujar Ely.
14 Warga Ambon, Satu dari Maluku Tengah
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sebanyak 14 penyandang disabilitas dari Kota Ambon mengikuti pengukuran kaki palsu. Selain itu, satu peserta berasal dari Kabupaten Maluku Tengah.
Tahap pengukuran menjadi bagian penting untuk memastikan alat bantu disesuaikan dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing penerima. Ketepatan ukuran dan kenyamanan penggunaan akan memengaruhi kemampuan penerima manfaat dalam bergerak dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ely berharap seluruh proses dapat berjalan baik sehingga kaki palsu yang diberikan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Meski demikian, pengukuran baru merupakan salah satu tahapan pelayanan. Kepastian waktu penyerahan, proses pemasangan, penyesuaian alat, hingga pendampingan setelah digunakan menjadi aspek penting yang menentukan manfaat program tersebut.
Ditargetkan Terealisasi November, Siapa yang Mengawal?
Dalam sambutannya, Ely menyebut realisasi bantuan kaki palsu ditargetkan pada November 2026. Artinya, setelah pengukuran dilakukan, tahapan berikutnya perlu dipastikan berjalan sesuai rencana agar penerima manfaat tidak menunggu lebih lama dari jadwal yang ditetapkan.
Pemerintah Kota Ambon, melalui Dinas Sosial, diharapkan mengawal proses tersebut bersama instansi terkait, mulai dari pendataan penerima, koordinasi dengan penyedia bantuan, hingga penyerahan dan penggunaan alat bantu.
Pertanyaan penting yang perlu mendapat perhatian adalah apakah seluruh penerima akan memperoleh kaki palsu sesuai target waktu, bagaimana mekanisme pemasangan dan penyesuaiannya, serta apakah tersedia pendampingan apabila alat bantu belum nyaman digunakan.
Informasi mengenai jadwal penyerahan yang pasti, jumlah bantuan yang telah disiapkan, dan mekanisme tindak lanjut setelah pengukuran akan membantu masyarakat mengetahui sejauh mana program ini telah berjalan.
Hingga informasi dalam kegiatan tersebut disampaikan, target realisasi pada November masih merupakan jadwal yang diharapkan, bukan konfirmasi bahwa seluruh kaki palsu telah diserahkan kepada penerima manfaat.
Jangan Berhenti pada Pengukuran
Ely menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon berkomitmen mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas dan mewujudkan kota yang inklusif serta ramah bagi seluruh masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Sosial Kota Ambon untuk memastikan pelayanan berlangsung secara berkelanjutan, tidak hanya pada tahap pengukuran, tetapi hingga penyerahan dan penggunaan kaki palsu.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap alat bantu yang dibutuhkan.
Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah warga yang mengikuti pengukuran atau terlaksananya kegiatan seremonial. Ukuran yang lebih konkret adalah berapa banyak penerima yang benar-benar memperoleh alat bantu, apakah alat tersebut sesuai kebutuhan, dan apakah penggunaannya membantu meningkatkan mobilitas serta kemandirian mereka.
Aspek tersebut penting untuk memastikan bantuan sosial memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan.
Pelayanan Disabilitas Perlu Berkelanjutan
Penyediaan kaki palsu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penyandang disabilitas. Akan tetapi, kebutuhan penerima manfaat dapat berlanjut setelah alat diterima, termasuk penyesuaian ukuran, pemeliharaan, dan pendampingan penggunaan jika diperlukan.
Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu disertai mekanisme pemantauan agar kendala yang dialami penerima manfaat dapat segera ditangani.
Target penyerahan pada November 2026 kini menjadi tahapan yang patut dikawal. Publik berhak mengetahui perkembangan realisasi bantuan tersebut, sementara pemerintah dan instansi pelaksana diharapkan memastikan setiap penerima memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
Pada akhirnya, komitmen membangun Kota Ambon yang inklusif akan terlihat bukan hanya melalui pernyataan dukungan, melainkan juga dari kepastian pelayanan, ketepatan sasaran bantuan, dan manfaat nyata yang dirasakan penyandang disabilitas. (LN-04)
