LenteraNusantara.Co.Id.Ambon, – Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra yang juga Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Ronald H. Lekransy menjelaskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini sedang digalakkan di Pemerintah Kota Ambon sebagai upaya meningkatkan kualitas informasi publik. Penjelasannya sehubungan dengan kehadiran puluhan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dalam rangka kuliah lapangan Sistem Informasi Manajemen Publik dengan tema Peningkatan Kualitas Informasi Publik Melalui Sistem Informasi di Kota Ambon. “kualitas informasi publik sangat dipengaruhi oleh pemerintahan dan sistem yang dibangun, dimana saat ini Pemerintah tengah mendorong SPBE. Untuk kota Ambon indeks SPBE berada di angka level 2,85 dengan kategori baik. Ini harus terus kita upayakan,” tandas Lekransy dalam paparan materinya di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota, Rabu (4/12).
Menurutnya, ada 4 (empat) domain SPBE yakni kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan yang terus dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah pusat.
“Untuk domain kebijakan, berbicara tentang bagaimana regulasi pemerintah daerah, misalnya satu data Indonesia. Kita sudah ada keamanan siber, pelaksanaan persandian, tim audit teknologi informasi dan sebagainya sebagai dasar normatif dan pedoman kita dalam melakukan sesuatu,” bebernya.
Selanjutnya, domain tata kelola untuk memastkan terlaksananya sistem pemerintahan secara terpadu yang meliputi arsitektur SPBE, Peta Rencana, Rencana Anggaran, Proses Bisnis, Pembangunan Aplikasi, Pusat Data terpadu, jaringan Intra dan sistem penghubung layanan pemerintah.
“Dalam domain tata kelola, apakah proses layanan itu sudah terintegrasi mulai dari pusat hingga daerah ini masih menjadi tantangan bagi kita,” tambahnya.
Domain Manajemen meliputi manajemen resiko, bagaimana keamanan data, aset dan sumber daya. Sementara untuk domain layanan, Pemkot memiliki SP4N LAPOR untuk pengaduan masyarakat, Sistem manajemen data statistik (Simdatik), Satu Data Indonesia, Sistem Manajemen Perijinan Terpadu Satu Pintu (Simantap), Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan (Simak), Srikandi, OSS, SIMPATDA, SIM PBB, Mall pelayanan Publik, dan lain sebagainya.
“Semua layanan dan aplikasi ini memberikan kemudahan yang dibuat dalam konsep internal maupun eksternal, sehingga semua program yang terkait tugas dan tanggungjawab pemerintah dapat terkontrol, meminimalisir adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ulas putra TNS ini.
Lekransy juga menandaskan, melalui SPBE dengan mendorong good dan smart governance diharapkan akan memberikan dampak demokrasi, efiensi, efektifitas, transparan, akuntabel, berorintasi pada kepentingan publik, berbasis hukum serta pemberdayaan masyarakat.
Untuk diketahui, dalam Kuliah Lapangan ini, para mahasiswa didampingi oleh Dosen Pengampu mata kuliah, Aminah Bahasoan, serta dosen pendamping Ahmad Rosadi Sakir.
Bahasoan dalam pengantarnya, mengatakan tujuan dari Kuliah Lapangan ini adalah untuk mentransformasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah. Oleh sebab itu dalam kuliah lapangan ini juga para mahasiswa menyempatkan diri mengunjungi Command Center (CC) Kota Ambon. (LN-04)
