Lenteranusantara.Co.ID, Ambon – Kontraversi terjadi di tubuh pengurus KONI Maluku dan Sebagian Pengurus Cabang Olahraga pasca pengajuan mosi tak percaya dan mundurnya Murad Ismail dalam kedudukan sebagai Ketua Umum KONI Maluku periodesasi 2022-2026.
Bahkan sikap tidak elegan dan munafik ditunjukkan pengurus KONI setempat dan sebagian besar pengurus cabang-cabang olahraga. “Seharusnya setelah Maluku gagal di PON Aceh dan Sumatera Utara mosi tak percaya sudah diajukan, bukan Pak Murad Ismail tak terpilih lagi sebagai Gubernur Maluku baru ramai-ramai kumpul lalu ajukan mosi tak percaya. Ini sikap yang tidak elegan dan munafik,” sebut salah satu pengurus cabor di bawah KONI Maluku via ponsel, Senin (13/1/2025).
Kontraversi dan sikap yang sulit dipegang masih terpelihara pada pribadi dan kelompok daripada mendahulukan kepentingan atlet. “Mayoritas pengurus KONI Maluku dan pengurus cabor-cabor tidak militan dan bertipikal pedang bermuka dua. Sikap mereka kadang tidak jelas dan sulit dipegang. Masih terpelihara kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan atlet. Prinsip mereka yang penting dapat uang pembinaan ya cukuplah. Mereka tidak punya inovasi untuk mencari uang untuk pembinaan cabor. Sudah begitu takut mengkritik kebijakan keliru dari pemerintah daerah atau ketum KONI Maluku,” terang sumber.
Menurutnya, sebelum pelaksanaan Musorprovlub KONI Maluku, mestinya ada forum rembuk menggagas dan menyepakati beragam persoalan. “Menuju ke PON XXII 2028 NTT dan NTB, mestinya semua pihak atau pemangku kepentingan olahraga harus berbenah dan membenahi diri, sebab kalau tidak berbenah dan membenahi diri belum tentu target perbaikan peringkat di PON 2028 tercapai sehebat apapun pengurus KONI Maluku,” papar sumber.
Kedati desakan mundur bagi MI, masih banyak praktisi olahraga yang menilai Murad Ismail masih terbilang peduli olahraga Maluku. “Buktinya, selama menjabat Ketum KONI Maluku, MI mengalokasikan anggaran Rp 8 Miliar untuk Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) IV 2023 dan Rp 16 Miliar lebih untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh dan Sumatera Utara. Padahal sejak Popmal I sampai Popmal III anggaran yang dikucurkan hanya berkisar Rp. 3-4 Miliar. Sedangkan untuk PON hanya berkisar Rp 3,5 Miliar sampai Rp 7 Miliar. Yang brengsek justru pelaksana di bawah Ketum KONI Maluku dimulai dari ketua harian, sekum, bidang humas dan lainnya. Bayangkan sekalipun anggaran yang dikucurkan ke Popmal IV sudah begitu besar, tapi sampai saat ini panitia besar Popmal IV masih menyisakan hutang Rp 2 Miliar ke pihak lain. Yang anehnya hal ini juga terjadi di PON 2024. Bayangkan dapat dari mana ketua bidang Humas KONI Maluku kelola anggaran ketring atlet dan ofisial serta kostum kontingen Maluku,” beber sumber lain. (LN-04)