Lenteranusantara.co.id, Jakarta – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara gugatan Pilkada Maluku Barat Daya (MBD) Selasa 4 Februari 2025, seruan datang dari berbagai elemen masyarakat yang meminta semua calon kepala daerah bisa bersatu kembali dalam semangat membangun daerah.
“Kita minta semua calon kalau dapat bisa bersatu untuk membangun daerah. Memang berat semua perjuangan ini, tetapi bagaimanapun kita adalah negara hukum yang harus tunduk pada putusan tertinggi soal sengketa Pilkada MBD yaitu di Mahkamah Konstitusi,” tandas Freni Lutruntuhluy, kepada media ini, Rabu (05/02/2025).
Politisi muda asal Damer yang juga sebagai inisiator pembentukan Forum Komunikasi Pemuda dan Masyarakat (FKPM -MBD) di Jakarta ini mengatakan, proses dan dinamika politik memang tidak mudah untuk dipulihkan dalam waktu cepat, karena banyak masalah sosial yang timbul selama proses itu berlangsung. Namun, manurutnya, calon yang berproses juga adalah putera daerah terbaik, negarawan yang mampu menerima semua situasi ini.
“Rakyat MBD akan lebih baik kedepan kalau komunikasi politik Pa Oyang Noach dengan wakilnya, Pa Hendrik Christian dengan wakil dan Pa Mos Maahury dengan wakilnya ini cepat mencairkan situasi lapangan dan pendukungnya masing-masing. Kita tidak bisa bertahan dengan prinsip selama negara ini menghendaki kita harus patuh terhadap putusan hukum. Karena itu menurut saya jauh lebih baik niat merangkul itu datang dari pemenang yaitu Pa Benyamin Noach dan Wakilnya,” ungkapnya.
Jurnalis senior di Jakarta itu mengatakan, MBD harus belajar dari pilkada di daerah lain yang para calon pemimpinnya begitu cepat menyatu karena mereka memiliki pertimbangan matang soal memulihkan keadaan rakyat. Mereka kemudian menyatukan persepsi bersama untuk sama-sama ikut membangun daerah meskipun tidak menang dalam proses pilkada.
Dalam situasi ini kata dia, semua calon juga sebelum berproses semua menyatakan komitmen untuk siap menang dan siap untuk kalah. Hanya saja kekalahan itu memang agak sulit terlupakan dengan waktu cepat. Meski begitu, kata dia, semua ini untuk kepentingan rakyat.
Dalam pandangan yang berbeda, ia menambahkan, memang kalau ada pilihan untuk tidak bersama-sama atau ambil bagian dalam oposisi juga ada baiknya agar dalam kepentingan membangun daerah terjadi keseimbangan kebijakan politik pemerintahan dan aspirasi rakyat yang datang dari luar eksekutif dan legislatif. “Itu hal yang lumrah,” sebutnya. (LN-Tim)
