Lenteranusantara.Co.Id, Ambon – Diduga terjadi “mark up” anggaran Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) IV 2022 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh dan Sumatera Utara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak melakukan audit kepada penanggung jawab.
“Saya sangat mendukung adanya rekomendasi untuk audit keuangan dan memeriksa oknum-oknum pengurus KONI Maluku yang mengelola anggaran Popmal IV dan PON Aceh dan Sumut,” tegas Heygel sebagaimana dikutip lenteranusantara.co.id dari referensimaluku.id di Ambon, Rabu (5/2).
Menurut mantan pengurus KONI Maluku tiga periode ini sekalipun Muhammad Armyn Syarif atau Sam Latuconsina telah dipilih secara aklamasi sebagai ketum KONI Maluku masa bakti 2025-2029, namun tanggung jawab hukum di balik amburadulnya manajemen keuangan tetap melekat di pengurus demisioner.
“Saya anggap banyak kebocoran anggaran selama pelaksanaan Popmal IV dan PON 2024. Untuk Popmal IV informasinya Pemerintah Daerah kucurkan Rp 8 Miliar, tapi anehnya masih hutang Rp 2 Miliar ke pihak ketiga. Begitu juga untuk Pra PON dan PON 2024 Pemda kucurkan Rp 16 Miliar, tapi masa ada beban hutang di pihak ketiga dan KONI Pusat. Ini kan aneh,” ungkap Heygel.
Sebelumnya, Ketum KONI Maluku Terpilih secara aklamasi, Sam Latuconsina dalam penyampaian visi dan misinya dalam Musorprovlub KONI Maluku sudah menegaskan, mengatur olahraga butuh orang-orang yang gila olahraga. “Tadi sebelum saya naik di podium ini saya sudah disodorkan invoice tagihan dari Ibu Maria selaku pengurus KONI Pusat tentang biaya-biaya akomodasi kontingen Maluku di PON Aceh dan Sumatera Utara yang belum dilunasi. Masa lalu biarkan berlalu. Mari kita solid untuk membangun Maluku agar berprestasi di segala bidang termasuk di bidang olahraga,” ujar Sam diplomatis. (LN-04)
