lenteranusantara.co.id, Jakarta – Polemik terkait peluang kerja bagi putra-putri daerah dalam pengembangan Blok Migas Masela kembali menjadi perhatian. Yayasan Suara Timur Indonesia (STI) meminta pemerintah tidak mempolitisasi persoalan tersebut agar kepentingan masyarakat Maluku, khususnya daerah terdampak, tidak dirugikan.
Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia (STI), Freni Lutruntuhluy, mengatakan pemerintah perlu memastikan adanya perlakuan yang adil bagi tenaga kerja asal Maluku, terutama dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Pernyataan tersebut disampaikan Freni menyusul aksi mahasiswa di Kantor Gubernur Maluku yang salah satunya menyuarakan persoalan peluang kerja dalam proyek Migas Masela.
“Kita berharap pemerintah provinsi mengambil jalan tengah agar rakyat tidak dikorbankan dalam kepentingan Migas Masela,” ujar Freni di Hotel Cipta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, apabila kuota dan mekanisme perekrutan tenaga kerja untuk proyek tersebut belum dipastikan secara jelas, pemerintah daerah perlu segera duduk bersama untuk membahas kepentingan tenaga kerja lokal.
Ia menilai pengembangan Blok Migas Masela memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah Maluku sehingga keterlibatan masyarakat setempat, termasuk tenaga kerja, perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah.
“Kami meminta pemerintah kabupaten dan provinsi jangan mengelak. Bila perlu, kepala daerah bersama rakyat memperjuangkan agar anak-anak Maluku mendapat kesempatan bekerja langsung dalam proyek Migas Masela,” tegasnya.
Freni juga meminta mahasiswa tetap kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama jika terdapat kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku.
Selain persoalan tenaga kerja, Freni menyoroti sejumlah program yang menurutnya pernah dijanjikan pemerintah pusat melalui SKK Migas, antara lain rencana pembangunan balai latihan kerja, rumah sakit, dan asrama mahasiswa di MBD pada masa kepemimpinan Bupati Barnabas Orno.
Menurutnya, sejumlah rencana tersebut perlu kembali dibuka dan dievaluasi karena berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia daerah menghadapi pengembangan industri Migas Masela.
“Janji-janji itu pernah dibicarakan dan bahkan ada dokumennya. Bagaimana mungkin dengan mudah dilupakan, sementara sekarang kita kembali berbicara mengenai kuota tenaga kerja,” katanya.
Freni berharap DPRD dapat memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk membahas secara terbuka peluang, mekanisme, serta keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal dalam pengembangan Blok Migas Masela. (LN-01)
