lenteranusantara.co.id, Ambon – Ancaman gempa bumi dan tsunami menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Ambon. Kondisi geografis serta pengalaman bencana di masa lalu menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun sebelum bencana terjadi, bukan setelah situasi darurat datang.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan pentingnya edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat saat membuka kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026 di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Bodewin, selain gempa bumi dan tsunami, Ambon juga menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem. Karena itu, penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan pemerintah, pemahaman masyarakat, dan koordinasi antarlembaga.
“Bencana tidak mungkin kita hindari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kesiapsiagaan kita sehingga ketika bencana itu datang, kita mampu menghadapinya dan mengurangi risiko yang ditimbulkan,” tegasnya.
Sejarah Gempa Jadi Peringatan bagi Ambon
Pengalaman bencana di Maluku menunjukkan bahwa ancaman gempa bumi dan tsunami bukan sekadar kemungkinan. Bodewin mengingatkan kembali peristiwa gempa bumi pada 1950 yang disertai tsunami di kawasan Galala–Hative Kecil dan menimbulkan korban jiwa.
Ancaman tersebut kembali terasa pada 2019 ketika aktivitas kegempaan di wilayah Maluku berdampak pada Kota Ambon dan menyebabkan kerusakan bangunan dengan tingkat kerusakan yang beragam.
Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bahwa kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons spontan ketika gempa terjadi. Masyarakat perlu memahami langkah penyelamatan diri, mengenali jalur evakuasi, serta mengetahui lokasi aman yang dapat dijangkau dalam kondisi darurat.
Risiko tersebut menjadi perhatian tersendiri karena sejumlah kawasan permukiman di Ambon berada di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak tsunami.
Rambu Evakuasi Harus Dipahami, Bukan Sekadar Dipasang
Pemkot Ambon telah memiliki landasan kebijakan penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.
Berbagai upaya mitigasi juga dilakukan melalui penyediaan rambu dan jalur evakuasi, edukasi kebencanaan, serta kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan organisasi internasional, termasuk UNESCO.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah pengembangan program Tsunami Ready di Desa Galala dan Hative Kecil. Pemerintah juga mendorong edukasi bagi masyarakat pesisir serta pembangunan tugu tsunami di Desa Hative Kecil sebagai bagian dari penguatan kesadaran terhadap risiko bencana.
Namun, keberadaan sarana mitigasi perlu diikuti pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan cara penggunaannya. Rambu evakuasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila warga tidak mengetahui arah yang harus ditempuh atau lokasi aman yang menjadi tujuan.
Bodewin menekankan bahwa masyarakat harus mengenali fasilitas mitigasi di lingkungan masing-masing dan menjadikannya pedoman ketika menghadapi keadaan darurat.
Tiga Wilayah Jadi Sasaran Sekolah Lapang
Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2026 menyasar tiga wilayah, yakni Kelurahan Tihu, Negeri Rumah Tiga, dan Desa Poka.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman lebih baik mengenai karakteristik gempa bumi, potensi tsunami, serta tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko korban jiwa.
Bodewin mengapresiasi respons masyarakat ketika gempa terjadi pada 2019. Saat itu, warga menunjukkan reaksi cepat dengan bergerak menuju wilayah yang lebih tinggi.
Pengalaman tersebut dinilai sebagai modal penting untuk membangun kebiasaan menyelamatkan diri secara tepat. Meski demikian, kebiasaan itu tetap perlu diperkuat melalui edukasi, latihan, dan pemahaman mengenai kondisi yang mengharuskan masyarakat melakukan evakuasi.
“Yang kita perjuangkan adalah tidak adanya korban jiwa. Itu masih bisa kita upayakan sepanjang masyarakat mendapatkan edukasi dan memahami dengan baik bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi dan tsunami,” ujar Bodewin.
Tantangan Berikutnya: Kesiapan Masyarakat di Lapangan
Upaya mitigasi bencana tidak berhenti pada pelaksanaan sosialisasi atau penyediaan infrastruktur. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat mampu menerapkan pengetahuan tersebut ketika menghadapi situasi nyata.
Pemahaman mengenai jalur evakuasi, akses menuju tempat aman, serta tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi gempa kuat harus menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Karena itu, keberlanjutan edukasi dan evaluasi kesiapsiagaan menjadi aspek penting dalam membangun ketangguhan daerah. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan agar langkah mitigasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Pemkot Ambon berharap Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami dapat memberikan manfaat nyata bagi warga di wilayah sasaran sekaligus memperkuat budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
Pemkot Apresiasi Dukungan BMKG dan DPR RI
Dalam kesempatan tersebut, Bodewin menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi V DPR RI, Widya Pratiwi Murad, jajaran BMKG dari tingkat pusat hingga daerah, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan itu turut dihadiri secara daring oleh Widya Pratiwi Murad dan Direktur Sismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Dr. Teguh Rahayu, S.Kom., M.M. Sementara itu, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, Dr. Nasrol Adil, hadir secara langsung.
Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat penyebaran informasi kebencanaan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan merespons ancaman.
Bagi Kota Ambon, pengalaman bencana masa lalu menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus terus dibangun. Keberhasilan mitigasi pada akhirnya bukan hanya diukur dari tersedianya rambu, jalur evakuasi, atau terselenggaranya pelatihan, melainkan juga dari kemampuan masyarakat mengambil tindakan yang tepat untuk menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. (LN-04)
