lenteranusantara.co.id, Ambon – Dugaan pelanggaran prosedur penyidikan kembali menyeret anggota Ditreskrimum Polda Maluku. Aipda Michael Molle alias Aipda MM, anggota Unit 1 Subdit 2 Ditreskrimum, resmi diadukan ke Bidang Propam Polda Maluku atas dugaan tindakan tidak profesional saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Persoalan ini menjadi serius karena penerima dokumen tersebut disebut merupakan seorang anak berusia 13 tahun yang diduga telah menyatakan penolakan, tetapi tetap diminta menandatangani tanda terima SPDP.
Berdasarkan kronologi dalam pengaduan, anak tersebut bahkan sempat mengatakan, “Beta seng bisa terima, Pak.” Namun, penolakan itu diduga tidak diindahkan oleh oknum penyidik.
Mengapa tanda tangan anak di bawah umur tetap diminta meskipun sudah menyatakan penolakan? Apakah prosedur penyerahan SPDP telah dijalankan sesuai ketentuan, dan untuk kepentingan siapa tanda terima tersebut kemudian digunakan?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi alasan penting bagi Propam untuk mengusut persoalan tersebut secara objektif.
Kuasa hukum pelapor, Viktor Ratuanik, S.H., M.H., dari LAW OFFICE JACK WENNO & ASSOCIATES, telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Kabid Propam Polda Maluku pada Selasa (10/11/2026).
Pihaknya meminta Propam memeriksa kronologi penyerahan SPDP, dokumen asli tanda terima, tanda tangan anak, serta kepatuhan penyidik terhadap prosedur administrasi penyidikan dan prinsip perlindungan anak.
“Kami meminta Propam Polda Maluku segera menindaklanjuti laporan ini secara objektif, transparan, dan profesional. Jangan sampai ada pembiaran terhadap dugaan tindakan yang berpotensi mencederai profesionalitas dan kehormatan institusi Polri,” tegas Ratuanik.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa karena menyangkut dugaan pelibatan anak di bawah umur dalam proses penyerahan dokumen hukum.
Kini, perhatian tertuju kepada Propam Polda Maluku. Publik menunggu apakah dugaan tersebut akan diperiksa secara serius, termasuk apakah terdapat pelanggaran kode etik maupun disiplin oleh anggota yang dilaporkan.
Propam dituntut tidak berhenti pada penerimaan pengaduan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Aipda Michael Molle maupun Propam Polda Maluku terkait substansi pengaduan tersebut. (LN-04)
