lenteranusantara.co.id, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi melaporkan dugaan penerbitan dan penggunaan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau bodong kepada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Laporan pengaduan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 10 November 2026 sebagai tindak lanjut konferensi pers Pemkot Ambon pada Senin (9/11/2026).
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Ambon, Henry Toisuta, mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (11/11/2026). Ia menegaskan, langkah hukum tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keabsahan administrasi pemerintahan sekaligus melindungi keuangan daerah.
“Langkah ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Henry.
Dalam pengaduan tersebut, terdapat tiga persoalan utama yang diminta untuk ditelusuri aparat penegak hukum.
Pertama, dugaan penerbitan SK yang tidak sah. Polisi diminta menelusuri keaslian dokumen, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kedua, dugaan kerugian keuangan negara atau daerah akibat penerbitan maupun penggunaan SK tersebut. Besaran kerugian masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang.
Ketiga, status pihak yang diadukan. Berdasarkan informasi dalam pengaduan Pemkot Ambon, yang bersangkutan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Meski surat pengaduan telah disampaikan, proses hukum di kepolisian belum memasuki tahap penerbitan Laporan Polisi (LP).
Henry menjelaskan, Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk proses lebih lanjut sesuai prosedur.
“Saat ini, Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada SPKT untuk tindak lanjut sesuai prosedur, termasuk pembuatan Laporan Polisi dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratannya terpenuhi,” jelasnya.
Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan Pemkot Ambon sejauh ini baru sebatas penyampaian surat laporan pengaduan. Sementara penerbitan LP masih menunggu proses administrasi dan penanganan pihak kepolisian.
Henry menegaskan, Pemkot Ambon menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum. Seluruh dugaan tersebut diserahkan kepada kepolisian untuk diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
“Kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketegasan menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang,” imbaunya.
Henry menandaskan, Pemkot Ambon berkomitmen menjaga keabsahan setiap dokumen pemerintahan demi menjamin kepastian pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
Perkembangan penanganan dugaan SK kenaikan pangkat bodong tersebut, lanjutnya, akan disampaikan secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi. (LN-04)
