lenteranusantara.co.id, Ambon – Dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kembali menyeret kepala desa ke balik jeruji besi. Kali ini, mantan Kepala Desa Seruawan, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, berinisial AP alias Alfons Pentury, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi.
AP diduga menyimpangkan pengelolaan ADD dan DD Seruawan Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Akibat perbuatan yang disangkakan kepadanya, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp451.049.100.
Penahanan AP dilakukan Satreskrim Polres Seram Bagian Barat sejak 10 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/77/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim.
Kasus ini bermula dari pengelolaan anggaran desa selama dua tahun berturut-turut. Berdasarkan data kepolisian, Desa Seruawan menerima anggaran sebesar Rp1.414.378.000 pada 2022 dan Rp1.335.097.652 pada 2023.
Dengan demikian, total anggaran ADD dan DD yang dikelola dalam dua tahun tersebut mencapai Rp2.749.475.652.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
MODUS PENYIMPANGAN BERAGAM
Hasil penyidikan mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari pertanggungjawaban fiktif pembayaran upah tenaga kerja dan pembangunan bak air bersih, hingga dugaan penyimpangan belanja modal kendaraan bermotor.
Penyidik juga menemukan dugaan selisih pertanggungjawaban peningkatan produksi tanaman pangan, mark up jumlah material bantuan, serta pertanggungjawaban fiktif rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Tak hanya itu, terdapat dugaan kelebihan pembayaran jasa angkut, mark up belanja makan dan minum relawan COVID-19, pertanggungjawaban fiktif pembelian bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan, hingga mark up material bantuan fasilitas jamban dan harga pakaian untuk operasional pemerintah desa.
Bahkan, penyidik menduga terdapat pengeluaran kas ADD dan DD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang tidak disertai bukti pertanggungjawaban.
KERUGIAN NEGARA RP451 JUTA
Besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkuat melalui Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten SBB Nomor: 700.1.2.1/15, tertanggal 15 Oktober 2026.
Hasil audit mencatat total kerugian mencapai Rp451.049.100, dengan rincian Rp159.896.040 pada Tahun Anggaran 2022 dan Rp291.153.060 pada Tahun Anggaran 2023.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 32 orang saksi. Mereka terdiri dari masyarakat penerima bantuan, pemilik toko, perangkat desa, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), pegawai BUD, serta auditor.
Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran 2022–2023, rekening koran Bank Maluku-Maluku Utara atas nama Pemerintah Desa Seruawan, dokumen pengeluaran anggaran, serta dokumen kendaraan bermotor.
Salah satu barang bukti yang turut diamankan adalah satu unit sepeda motor Yamaha Gear 125 CC berwarna cokelat beserta STNK dan BPKB atas nama Alfons Pentury.
TERANCAM PIDANA KORUPSI
Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, polisi menetapkan AP sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara tersebut melalui Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/113/XI/RES.3.3./2026/Satreskrim, tertanggal 4 November 2026.
Tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Polisi menduga motif penyimpangan tersebut adalah untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa pengelolaan dana desa bukan ruang bebas untuk mempermainkan anggaran publik. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat harus dipertanggungjawabkan.
Kini, AP harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (LN-04)
