Lentera MBD.Com, Tiakur
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda ( OKP ) di Maluku Barat Daya dikagetkan dengan beredarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku. Pasalnya, SK yang dibagikan di Whats App Group OKP Maluku Barat Daya itu tidak ditandatangani oleh Ketua DPD Provinsi Maluku, bahkan cap organisasi dan no surat juga tidak disertakan. Padahal legitimasi sebuah SK itu harus dibubuhi tanda tangan, cap dan nomor surat.
Heny Rupidara yang juga Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) MBD menyesalkan adanya SK bodong tersebut. Menurutnya, karateker KNPI MBD ini ada dua yang ikut kegiatan Musyawarah Daerah ( MUSDA ) Penyatuan KNPI Maluku di Ambon, 5 November 2022 silam. “Mestinya pasca MUSDA Penyatuan, harus diikutkan juga MUSDA Penyatuan di Kabupaten/Kota. Bukan malah dibuat SK Karateker DPD yang baru. Apalagi, SK-nya tidak jelas seperti itu,” tandas Senior KNPI Maluku yang menjadi Pengurus KNPI Maluku Sejak Kepemimpinan Rahman Marasabessy Ketua KNPI Maluku itu.
Lanjutnya, OKP-OKP di MBD berharap adanya KNPI sebagai wadah berhimpun segera di legitimasi. “Dan legitimasinya itu harus lewat Musda sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di DPD sesuai tingkatannya. Bukan main kasi-kasi saja SK karateker,” ketusnya.
Sementara itu, Nus Mahinano Karateker Ketua Pemuda Katolik MBD menambahkan, selama ini yang diketahui Panitia sudah dibentuk dan dalam persiapan Musda KNPI MBD. “Tetapi karena adanya Musda Penyatuan di Provinsi, maka kita menunggu adanya Musda Penyatuan di MBD,” katanya sembari menerangkan bahwa nama-nama yang di SK itu tidak mengenal. Minimal ada komunikasi dengan OKP, tapi ini kan tidak ada sama sekali.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tiakur, Yandri Porumau juga menyesalkan Adanya SK DPD KNPI Maluku yang beredar, karena tidak ada kejelasan legitimasinya. “Organisasi sekelas KNPI Provinsi, ketuanya tidak paham mekanisme surat menyurat, ini kan kacau, wadah berhimpun OKP lagi. Karena bagi kami OKP, KNPI itu bukan wadah belajar tapi orang-orang yang sudah selesai belajar di OKP lalu di distribusikan ke situ untuk berproses menjadi calon pemimpin nantinya. Kalau modelnya seperti ini, mungkin Ketua KNPI Maluku belum tuntas belajarnya,” kesalnya mengakhiri.
Sementara via WA, Sekretaris DPC Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI) MBD, Igo Salira meminta agar DPD KNPI Maluku segera mengklarifikasi SK yang sudah beredar di semua Pimpinan OKP di MBD. “Saya berharap segera diklarifikasi agar tidak menjadi kisruh di kalangan OKP, karena kita hanya menunggu kapan Musda Penyatuan di MBD. Sebab sudah sangat lama KNPI MBD ada dalam dua sampai tiga kepengurusan. Mau dibawa kemana kepentingan pemuda, kalau masih ada dalam konflik kepentingan seperti ini,” urainya.
Perlu diketahui OKP di MBD pernah melakukan rapat dengan Karateker DPD KNPI MBD yang dikomandoi Yusuf Riumassa dan Rimes Malioy serta Panitia Musda yang diketuai Sinta Eramkui dan Sekretaris Anton Kamalatu telah berproses lama, dan sementara menunggu arahan DPD KNPI Maluku hasil penyatuan untuk melanjutkan persiapan Musda. (LMbd 02)