Lentera MBD.Com, Jakarta
Ketua Umum Mitra Sejahtera Indonesia (MSI), Rivano Osmar menilai setiap Badan Usaha Milik Daerah yang lebih cenderung menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hanya memanfaatkan pendapatan daerah mencerminkan badan usaha daerah tersebut tidak berpihak kepada rakyat.
“Apapun badan usaha itu, apakah itu PT, harusnya berorientasi bisnis dan menguntungkan pemegang saham. Kalau BUMD itu kan sahamnya di pemda, tetapi bukan pelaksana administrasi kegiatan pemerintah. Harusnya devidennya itu harus jelas dari nilai investasi dari anggaran yang berikan dari pemegang saham. Kan begitu. Kalau hanya menghabiskan APBD itu tidak mencerminkan BUMD yang tidak berpihak kepada rakyat”, ungkap Rivano Osmar, di Jakarta pada kamis (12/10/23).
Rivano yang juga pernah menjadi staf khusus di Perusahaan Bakri itu mencontohkan misalkan BUMD itu berada di Kabupaten/Kota, mestinya harus melirik apa yang menjadi potensi andalan daerah yang kemudian bisa dilihat aspek bisnisnya yang bisa menguntungkan rakyat sekaligus mampu mendongkrak pendapatan daerah.
“Saya mencontohkan misalkan potensi perikanan di wilayah Timur ada juga perkebunan atau lainnya, mestinya itu yang dilirik BUMD sebagai prospek bisnis usaha BUMD untuk membantu rakyat. Bagaimanapun caranya mereka paham soal-soal itu. Tetapi kalau ada fakta misalkan lebih menghabiskan APBD atau APBN dan justru tidak menghasilkan, maka itu ciri khas badan usaha yang dibentuk pemerintah namun tidak berpihak ke rakyat”, tegas Rivano Osmar.
Rivano juga menyinggung jika dominan BUMD yang gagal seperti itu masih didominasi dengan kepemimpinan kepala daerah yang hanya mengejar kekuasaan saja.
“Rata-rata kita lihat itu lingkaran penguasa itu dibisik oleh orang-orang yang ingin menguasai pemerintahan dari jalur luar system birokrasi. Mereka mengejar badan-badan usaha milik daerah karena jatah politik saja. Kalau masih seperti ini, rakyat bisa berfikir Kembali atau setidaknya akan mencari pemimpin yang lain dengan pola dan gaya memimpin berbeda”, ungkap Rivano.
Secara politik, kata Rivano, kondisi badan usaha milik daerah ini, memunculkan ada kecenderungan rakyat untuk nantinya mereka memiliki kelompok alternatif di tahun politik 2024 nanti.
“Itu sangat mungkin, karena rakyat itu sudah tidak bodoh atau sulit dibodohi dalam hal itu. Mereka akan mencari alternatif pemimpin lain agar mampu merubah pola kerja BUMD yang lebih sehat dan memberi solusi kepada rakyat”. (LMbd 01)
