Lentera MBD.Com, Tiakur— Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Program Studi Di luar Kampus Utama Universitas Pattimura, Tiakur menggelar diskusi publik membahas secara rinci mengenai eksistensi dan strategi TNI dan POLRI dalam konteks penegakan hukum di wilayah perbatasan. Kegiatan yang dilaksanakan di aula PSDKU, Rabu (15/11) itu menghadirkan Kapolres MBD, AKBP pulung Wietono, S.I.K dan Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 1511 Pulau Moa, Kapten Infantri Rudy Totomutu sebagai narasumber. “Wilayah Perbatasan menjadi sangat penting untuk dijaga. Sebagai genarasi muda, kita diminta untuk berpartisipasi aktif mendukung startegi penegakkan hukum di wilayah ini,” ajak Wietono kepada pesrta diskusi.
Totomutu dalam paparan materinya juga mengajak mahasiswa berperan aktif mendukung dan membantu TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. “Kalau ada kejadian atau kasus. Segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Itu bagian dari upaya mendukung strategi penegakan hukum di wilayah ini. Kalau kita hidup dalam jaminan keamanan dan ketertiban, maka sudah pasti pembangunan di segala aspek juga akan berjalan dengan baik,” papar putra Kisar ini.
Ketua HMPS, Silas Teurupun memberikan apresiasi bagi kehadiran dan kesediaan Polres dan Kodim 1511 Pulau Moa memberikan materi dalam diskusi publik yang digelar. “Kita mengapresiasi dan berterimakasih kepada Polres dan Kodim yang sudah bersedia berdiskusi dengan mahasiswa fakultas hukum. Bagi kami, kegiatan ini akan memberikan penguatan secara kapasitas maupun pengetahuan bagi mahasiswa. Apalagi mahasiswa fakultas hukum, harus mampu menerjemahkan ilmu hukum sebagai tanggungjawab bersama anak bangsa di wilayah perbatasan ini. Kita berharap, kegiatan seperti ini terus dilakukan bahkan ditingkatkan lagi,” pungkasnya berharap.
Menurutnya, dari kegiatan diskusi publik, HMPS Hukum tidak hanya diberikan pemahaman yang komprehensif tentang eksistensi dan strategi TNI POLRI di wilayah perbatasan, tetapi juga merangsang pemikiran kritis peserta dalam menyikapi dinamika kompleks yang dihadapi oleh aparat keamanan dan penegakan hukum. “Dengan demikian, Diskusi Publik ini menjadi wadah untuk menggali eksistensi dan strategi TNI POLRI dari berbagai sudut pandang. Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu tersebut tetapi juga meresapi kerangka kerja dan langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah perbatasan,” bebernya. (LMbd 03)