Lenteranusantara.Co.Id, Ambon – Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah memantik penegasan Pemerintah Kota Ambon untuk mengawasi secara ketat rantai pasok pangan yang masuk ke Kota Ambon.
Selain pengawasan ketat, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, juga menekankan agar pemerintah desa dan kelurahan juga melakukan pengawasan yang ketat.
Terlebih lagi, Kata Wali Kota, pengawasan di setiap sekolah yang adalah lingkungan kecil namun rentan terhadap anak. Ketika kantin menyediakan makanan aman, sekolah itu akan menjadi sekolah aman pangan. Selain itu, Program MBG juga membantu memperkuat standar kesehatan peserta didik.
”Keamanan pangan di Kota Ambon harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni sekolah, desa, negeri, dan kelurahan,” tandasnya saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional di Ruang Vlissingen Balai Kota, Rabu (26/11).
Selain sekolah, Wali Kota menandaskan, pentingnya kapasitas desa dalam pengelolaan keamanan pangan. Tahun 2026, Pemkot Ambon mewajibkan seluruh petani menggunakan pupuk kompos untuk mengurangi penggunaan bahan kimia dan pestisida.
Di sisi lain, peran desa, negeri, dan kelurahan juga dinilai penting untuk memastikan seluruh pangan yang dijual memenuhi standar higienis, termasuk produk UMKM yang semakin berkembang di Ambon.
“Pastikan bahwa semua yang dijual itu higienis. Koordinasi kepala desa, raja, dan lurah dengan Balai POM harus dilakukan intensif,” tandas Wali kota.
Selain kemanan pangan, rantai pasok yang panjang juga membuat Kota Ambon rentan terhadap persoalan harga dan kualitas. Kota Ambon belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan masih bergantung pada pasokan dari berbagai daerah lain.
”Kondisi itu memicu tingginya risiko gangguan keamanan pangan yang berdampak luas pada kesehatan, produktivitas masyarakat, hingga stabilitas sosial-ekonomi,” ungkapnya.
Wali Kota berharap, ada kolaborasi untuk memastikan setiap tahapan program berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan keamanan pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Senda dengan itu, Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail memandang pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mengingat sejumlah indikator keamanan pangan Kota Ambon tahun ini mengalami penurunan signifikan.
Menurutnya, banyak hambatan terkait intervensi keamanan pangan di Ambon. Yakni, inovasi yang minim, kurangnya alokasi anggaran, dan lemahnya pelaksanaan program.
“BPOM tidak mungkin berjalan sendiri. Nutuh dukungan dan kerjasama perangkat daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan serta sekolah,” harapnya. (LN-04)
