Lenteranusantara.co.id, Maluku Barat Daya — Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia (YSTI), Freni Lutruntuhluy, menyoroti belum adanya kejelasan kebijakan pemerintah terkait keberadaan dan pengelolaan sopi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Freni menilai, pembahasan mengenai nasib sopi telah berlangsung cukup lama, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Namun, menurut dia, hingga kini belum terlihat langkah nyata yang memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Saya kira ini terlalu lama pemimpin eksekutif dan legislatif bicara nasib sopi, tetapi tidak pernah ada tindakan nyata,” ujar Freni.
Ia mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai belum memberikan solusi konkret terhadap persoalan sopi, terutama karena minuman tradisional tersebut berkaitan dengan kehidupan ekonomi sebagian masyarakat.
Freni juga mengkritik kondisi ketika sopi memberikan kontribusi ekonomi, tetapi persoalan hukum dan kebijakan terkait keberadaannya masih belum memiliki kepastian.
“Kalau sampai sekarang nasib sopi terus dipersoalkan, maka maaf kalau terlalu cepat saya bilang seperti menipu rakyatnya sendiri,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD MBD perlu membuka pembahasan secara transparan dan mencari solusi yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Ia berharap persoalan sopi tidak lagi sebatas menjadi bahan pembicaraan politik, tetapi dilanjutkan dengan kebijakan konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (LN-01)
