Lenteranusantara.Co.Id, Ambon – Di sela prosesi wisuda Universitas Pattimura (Unpatti), Rabu, 28 Januari 2026, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G. Watubun menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan tata kelola universitas, catatan yang jarang muncul dalam seremoni akademik.
Usai mengikuti Rapat Terbuka Luar Biasa Senat Unpatti di Auditorium kampus tersebut, Benhur menilai pidato akademik Rektor Unpatti Prof. Fredy Leiwakabessy sebagai paparan yang terstruktur, visioner, dan berani membuka ruang transparansi kepada publik.
Menurut Benhur, daya tarik utama pidato rektor bukan semata pada capaian jumlah lulusan, melainkan pada keberanian universitas memaparkan data internal secara terbuka, termasuk skema pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
“Paparannya sangat sistematis. Data potensi universitas disampaikan secara mutakhir, bahkan skema keuangan dipublikasikan secara terbuka. Ini menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang transparan,” kata Benhur kepada wartawan.
Sebagai alumnus, Benhur mengaku bangga melihat almamaternya bertransformasi menjadi institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga akuntabilitas publik. Ia menilai pidato tersebut disusun dengan pendekatan akademis yang kuat, namun tetap relevan dengan tantangan masa depan para lulusan.
Di hadapan 1.340 wisudawan, Benhur juga menyampaikan pesan reflektif. Ia mengingatkan bahwa ijazah tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi pintu masuk bagi pengembangan kapasitas diri dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Ilmu yang diperoleh jangan berhenti pada formalitas. Ia harus terus dikembangkan dan digunakan untuk kepentingan yang lebih luas bagi daerah, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Apresiasi Benhur sekaligus mencerminkan sinyal positif relasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif daerah. Transparansi yang ditunjukkan Unpatti, menurut Dia, merupakan modal penting untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi di tengah tuntutan efisiensi, kualitas riset, dan relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.
Di tengah maraknya isu tata kelola dan pengelolaan anggaran di institusi pendidikan tinggi, langkah Unpatti membuka skema keuangan dalam pidato akademik dinilai sebagai praktik yang patut dicermati. Bagi Benhur, yang memiliki fungsi pengawasan anggaran di tingkat provinsi, keterbukaan semacam ini layak menjadi standar baru.
Namun, Ia mengingatkan bahwa transparansi data harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas output pendidikan. Tantangan berikutnya, kata Benhur, adalah memastikan bahwa keterbukaan tersebut berdampak langsung pada penguatan riset, inovasi, dan daya saing lulusan Unpatti di tingkat nasional maupun global. (LN-05)
