Lenteranusantara.Co.Id, Ambon — Terik matahari menyengat pelataran Auditorium Universitas Pattimura (Unpatti), Rabu siang, 28 Januari 2026. Di antara deretan toga hitam para wisudawan, satu sosok tampak menyita perhatian. Harryman Carl Haurissa, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, hadir bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai lulusan.
Harryman dikukuhkan bersama 1.340 wisudawan lainnya. Baginya, gelar akademik yang baru diraih bukan sekadar tambahan titel di belakang nama. Ia menyebutnya sebagai bekal ilmiah bahkan “senjata” untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih tajam dan bertanggung jawab.
Keputusan kembali ke bangku kuliah di tengah padatnya agenda politik, menurut Harryman, lahir dari kegelisahan pribadi.
Ia menilai banyak kebijakan daerah lahir tanpa fondasi akademik yang kuat. Jabatan politik, katanya, tak cukup jika tidak ditopang kecerdasan dan nalar ilmiah.
“Sebagai wakil rakyat, kita perlu kecerdasan untuk melahirkan kebijakan strategis yang benar-benar bermanfaat bagi Maluku Tengah. Saya perlu membekali diri secara ilmiah agar keputusan yang diambil tepat sasaran,” ujar Harryman usai prosesi wisuda.
Ia menautkan ilmu pengetahuan dengan integritas moral. Pendidikan tinggi, baginya, bukan semata soal kapasitas intelektual, tetapi juga pembentukan budi pekerti.
“Jika kita memiliki ilmu yang tinggi, berarti kita juga memiliki budi pekerti yang baik. Kita adalah anak-anak Indonesia,” katanya.
Di balik suasana seremoni, Harryman juga menyinggung persoalan struktural yang membayangi ribuan lulusan baru di Maluku: pengangguran terdidik dan orientasi tunggal pada profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dengan ribuan sarjana lahir setiap tahun dari Unpatti dan perguruan tinggi lainnya, Harryman menilai ketergantungan pada lapangan kerja pemerintah sebagai jalan buntu. Ia menyebut fenomena itu sebagai “kultus PNS” yang perlu segera dipatahkan.
“Jangan hanya berorientasi menjadi PNS. Ilmu yang dimiliki harus dikembangkan agar kita bisa menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.
Ia menunjuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, serta kelautan sebagai ruang besar yang belum digarap optimal oleh kaum terdidik. Menurutnya, pemerintah telah membuka akses pendanaan melalui perbankan, namun sering kali terhambat oleh minimnya keberanian dan kreativitas lulusan untuk terjun ke sektor riil.
Harryman kemudian menarik benang sejarah. Kekayaan sumber daya alam Maluku, katanya, telah dikenal dunia jauh sebelum Indonesia merdeka. Tantangannya kini bukan lagi pada sumber daya, melainkan pada kualitas manusia yang mengelolanya.
“Soal keilmuan dan kapasitas sumber daya manusia Maluku, kita tidak boleh pernah meragukannya. Sejarah sudah membuktikan itu,” ujarnya.
Langkah Harryman kembali ke dunia akademik menjadi pesan simbolik bagi para politikus daerah: kekuasaan tanpa ilmu berisiko melahirkan kebijakan rapuh. Namun, publik menunggu lebih dari sekadar simbol.
Ujian sesungguhnya ada pada ruang legislasi apakah ilmu yang diperoleh di kampus akan diterjemahkan menjadi produk kebijakan yang berpihak pada rakyat, atau berhenti sebagai tambahan baris dalam daftar riwayat hidup seorang pejabat.
Di Maluku Tengah, tempat kemiskinan dan efisiensi birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah, jawaban atas pertanyaan itu akan segera diuji oleh waktu. (Via)
