lenteranusantara.co.id, Ambon – Proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Tahun Anggaran 2020, akhirnya menyeret satu orang ke pusaran kasus korupsi.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku resmi menetapkan AS sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek tersebut, Rabu (11/11/2026).
Tak tanggung-tanggung, hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap kerugian keuangan negara mencapai Rp1.889.672.552,81 atau sekitar Rp1,88 miliar.
Angka tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI tertanggal 6 Agustus 2026.
Yang menarik, AS bukan orang sembarangan dalam proyek tersebut. Ia diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan hasil penyidikan, AS juga diduga berperan mengendalikan perusahaan penyedia yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Posisi tersebut membuat penyidik harus mendalami lebih jauh bagaimana proyek yang menggunakan anggaran negara itu dilaksanakan hingga berujung pada dugaan kerugian negara miliaran rupiah.
Polda Maluku menyatakan penetapan AS sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan melalui mekanisme gelar perkara.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi.
“Setiap perkara korupsi yang ditangani diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Rositah.
Sementara itu, Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho, S.H., S.I.K., MIK., menjelaskan bahwa penetapan tersangka merupakan hasil rangkaian penyidikan, termasuk pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek.
Ia memastikan penyidik masih terus mendalami fakta-fakta hukum untuk mengungkap seluruh aspek pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.
“Penanganan perkara ini tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik akan terus mendalami fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses penyidikan untuk memastikan seluruh aspek pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan secara objektif,” ujarnya.
PROYEK AIR BERSIH, UJUNGNYA KERUGIAN NEGARA
Kasus ini menjadi sorotan karena proyek yang seharusnya menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat justru diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hampir Rp1,9 miliar.
Publik tentu menanti sejauh mana penyidikan Polda Maluku akan mengungkap konstruksi perkara tersebut. Apakah dugaan penyimpangan hanya melibatkan tersangka AS, atau masih ada pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban?
Polda Maluku menegaskan proses penyidikan masih berjalan dan setiap perkembangan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Kini, pengusutan kasus tersebut ditunggu tidak hanya untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan kerugian keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan. (LN-04)
